Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin usai menerima masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) terkait pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wapres Maruf menerima kunjungan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dan Perwakilan DPP REI di Jakarta, Selasa (24/5).
“Kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap. Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR," ujar Maruf.
"Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat,†imbuhnya.
Adapun pertemuan tersebut, dihadiri Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Perbankan Syariah Doddy Thahir, dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bidang Perbankan Syariah Royzani Sjachril.
Sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke bank BUMN lainnya, Maruf menegaskan, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi pendukung lainnya.
“Pertimbangannya demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi,†terangnya.
Dijelaskan Maruf, pihaknya akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam waktu dekat.
“Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya. Terutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi,†tuturnya.
Ditambahkan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, dia mengatakan saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian sebesar 12,7 juta unit rumah.
“Sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia,†kata Iwan.
Sementara itu, Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida menyampaikan, hingga saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi sebesar 87 persen. Adapun total
marketshare BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41 persen.
“Apalagi UUS BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun,†ujarnya.
Untuk itu, Totok berharap pemerintah tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan.
“Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN ini sudah berkontribusi relatif besar terkait pembiayaan hunian MBR di tanah air,†pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah memastikan akan mempertimbangkan ulang dan mendalami rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yakni BTN Syariah oleh bank pelat merah lainnya. 
BERITA TERKAIT: