Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Terlalu Banyak Honorer, Putih Sari Minta Roadmap Perekrutan Nakes Segera Disusun

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Rabu, 25 Mei 2022, 17:53 WIB
Terlalu Banyak Honorer, Putih Sari Minta Roadmap Perekrutan Nakes Segera Disusun
Anggota Panja Honorer Nakes dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi IX DPR, Putih Sari/Net
Roadmap pengangkatan honorer tenaga kesehatan (Nakes) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) perlu segera disusun pemerintah.

Hal itu ditegaskan anggota Panja Honorer Nakes dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) non-Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi IX DPR, Putih Sari karena menilai nakes yang belum berstatus PPPK jumlahnya terlalu banyak.

Maka, perekrutan perlu dibuat beberapa tahap dengan roadmap yang jelas.

"Infonya, beberapa daerah justru fasilitas kesehatannya diisi mayoritas nakes honorer. Segera disusun roadmap yang jelas untuk pemenuhan ini karena pasti berat jika harus dipaksakan tahun depan selesai," kata Putih Sari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/5).

Rencananya, pemerintah akan mengangkat honorer menjadi PPPL tahun ini dan tahun depan seiring berlakunya aturan penghentian rekrutmen pegawai honorer di tahun 2023.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengapresiasi langkah pemerintah.

"Saya kira maksud pemerintah ini baik untuk mengakomodir tenaga kesehatan honorer menjadi PPPK. Mereka banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun dengan beban kerja berat, apalagi ikut berjasa dalam pengendalian pandemi Covid-19," lanjutnya.

Selain roadmap, sistem rekrutmen pengangkatan nakes honorer menjadi PPPK itu harus memperhatikan pendataan.

Tak hanya itu, banyak nakes honorer mengeluhkan tidak transparannya informasi perekrutan PPPK di daerah, terutama masalah pendataan dan tidak bisa mengakses data kepegawaian di daerah.

Untuk itu, Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Komisi IX DPR akan membahas bersama Kemendagri dan asosiasi pemerintah daerah.

"Secepatnya Komisi IX DPR RI akan mengkoordinasikan dengan Kemendagri dan berkomunikasi dengan Asosiasi Pemerintah Daerah dalam rapat Panja," tutup Putih Sari.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA