Kritik itu dilontarkan Anggia, karena ia melihat infrastruktur sawit rakyat nampak tidak terkelola dengan baik. Ia juga menyoroti tidak adanya pendampingan BPDPKS terhadap para petani sawit rakyat.
Menurut Politisi PKB itu, kinerja BPDPKS harus ada evaluasi menyeluruh.
"BPDPKS itu EO atau apa? Pendampingan untuk petani sawit saja tak ada. Semuanya semrawut, tak jelas," demikian kritik keras Anggia kepada
Kantor Brita Politik RMOL, Rabu (25/5).
Dalam pandangan Anggia, tata kelola pengeloaan sawit yang dilakukan BPDPKS mengakibatkan masyarakat tidak memahami mengapa minyak goreng langka dan harga di pasaran mahal.
Ia mengaku geram karena ia mendapatkan informasi di lapangan antrean minyak goreng sampai menelan korban jiwa. Fakta-fakta itu tambah Anggia tidak boleh terulang lagi.
"Perlu dibedah dan dievaluasi tentang penggunaan anggaran dan kebijakannya BPDPKS," tandas Anggia.
Ia meminta BPDPKS transparan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Apalagi, nilainya sangat fantastis melebihi Rp 100 triliun.
Ia berpendapat, dengan dana sebesar itu, seharusnya pengelolaan dan pengalokasian dana sawit harus proporsional dna berpihak pada petani sawit rakyat.
Perempuan yang juga Ketua Umum PP Fatayat NU ini menilai BPDPKS tidak pro rakyat. Argumentasinya dana BPDPKS lebih banyak digunakan untuk biodiesel dan diperuntukkan bagi korporasi miliki konglomerat.
"Penyumbang anggaran dan pemberi pungutan ekspor yang besar itu adalah petani rakyat. Tapi saat kita tanya (peruntukan), jawabannya kesana kemari," pungkas Anggia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPKDPKS) kembali disorot oleh Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai selama ini BPDPKS menyerupai event organizer (EO). 
BERITA TERKAIT: