“Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang bersifat
people-first," kata Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/5).
Pada kebijakan ini, pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan.
Salah satu contohnya adalah kebijakan pemberian bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat.
Selain itu, ada program Kartu Prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi pemerintah untuk
reskilling dan
upskilling masyarakat di masa pandemi.
Kartu Prakerja ini manfaatnya berhasil diterima oleh 11,4 juta penerima. Untuk siswa sekolah, pemerintah memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi
“Pemerintah memprioritaskan masyarakat, kami berinvestasi di dalamnya dan memastikan kepercayaan mereka. Jika masyarakat mempercayai pemerintah, maka masyarakat tersebut akan menjadi investasi paling berharga bagi sebuah negara,†ungkap Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menegaskan, pendekatan
people-first tidak hanya berlaku pada masa krisis. Di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, pendekatan ini dapat menjadi kekuatan penuntun di balik upaya pembangunan.
Hal ini terlihat pada kebijakan lingkungan hidup. Pemerintah mendengarkan keluhan dari keluarga berpenghasilan di bawah ancaman nyata perubahan iklim.
Hasilnya, dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga 80 persen.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: