Tanggapi Masukan Parpol, Sri Mulyani: Pemerintah Bisa Mengelola Inflasi dengan Stabil dan Rendah

Ditetapkannya laju infasi itu, dengan mempertimbangkan tekanan inflasi oleh melonjaknya harga komoditas, konflik Ukraina-Rusia menjadi faktor utama meningkatnya inflasi di tahun depan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, juga telah menyerap aspirasi dari parlemen tentang kekhawatiran meningkatnya inflasi yang bakal merusak postur APBN lantaran pemerintah harus lebih ekspensif terhadap belanja kompensasi untuk masyarakat akibat dari inflasi yang menekan belanja masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dia optimistis pemerintah mampu mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan di angka 5,3 persen hingga 5,9 persen dan mampu mengelola inflasi lebih stabil.

"Banyak juga fraksi yang menyampaikan pandangan mengenai inflasi dalam hal ini pemerintah mengajukan rentang 2 hingga 4 persen, memang kalau dilihat fenomena inflasi global yang sangat tinggi fraksi-fraksi menyampaikan tentu saja pandangan bagaimana kita bisa mengelola inflasi di Indonesia secara relatif stabil dan rendah,” kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Sri Mulyani menambahkan, dampak negatif dari inflasi global ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia lantaran pemerintah akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kecil yang terkena dampak kenaikan harga di tahun depan.

"Ini tentu membawa konsekuensi kepada kebijakan fiskal kita, terutama tadi yang berhubungan degan subsidi, kompensasi dan sebagian juga hubungan kita dengan Bank Indonesia di dalam mengelola inflasi di dalam negeri baik itu karena faktor core inflasion maupun inflasi yang berasal dari permintaan-permintaan barang dan jasa maupun barang-barang yang diatur pemerintah,” pungkasnya.