Ketua DPR RI Minta MK dan MA Bertemu untuk Tentukan Sengketa Pemilu yang Bisa Diajukan

Terkait kesepakatan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar setiap beleid yang dikeluarkan mengenai pelaksanaan Pemilu dibahas dengan DPR. Termasuk, soal Peraturan Presiden terkait Pengadaan Logistik Pemilu 2024.

“Perlu dilakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menentukan bentuk sengketa/perkara yang bisa diajukan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, mengingat lamanya Prosedur dan Mekanisme Penanganan Sengketa Pemilu 2024,” ujar Puan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin siang (6/6).

Mantan Menko PMK ini juga menekankan soal akurasi dan pemutakhiran data pemilih untuk dilakukan secara akuntabel. Pemerintah bersama penyelenggara Pemilu harus memastikan kemudahan masyarakat dalam mengakses data pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya.

“KPU agar melakukan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data kependudukan dan melaporkan jika ada kesalahan pendataan pemilih,” tegas Puan.

“Oleh karena jangka waktu Pemilu dengan Pilkada yang berdekatan dan keterbatasan waktu pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024,” imbuhnya.

Selain itu, Puan juga meminta agar KPU dan Komisi II DPR melakukan simulasi kampanye. Hal ini dilakukan agar saat pelaksanaan pemilu berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodir dengan baik.

“Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan,” demikian Puan.