Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

PPP Kabupaten Magelang Tegaskan Kepemimpinan Lilik Tri Handoko Sah dan Bukan Abal-abal

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/agus-dwi-1'>AGUS DWI</a>
LAPORAN: AGUS DWI
  • Minggu, 12 Juni 2022, 00:54 WIB
PPP Kabupaten Magelang Tegaskan Kepemimpinan Lilik Tri Handoko Sah dan Bukan Abal-abal
Jajaran pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Magelang/RMOLJateng
rmol news logo DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Magelang, terus menggalang konsolidasi sejak menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada September 2021. Kepengurusan hingga tingkat Anak Cabang pun makin diperkuat.

"Konsolidasi internal kami laksanakan untuk menjawab dinamika politik yang berkembang dewasa ini," kata Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Magelang Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Mahbub Zaenal Abidin, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Sabtu (11/6).

Ditambahkan Zaenal, beberapa agenda telah dilaksanakan sesuai instruksi DPW PPP Jawa Tengah. Antara lain, menggelar rapat kerja tentang pembentukan Plt Ketua dan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Magelang.

"Tugas telah kami laksanakan sesuai isi surat DPW (PPP Jawa Tengah) Nomor 3.68.49/IN/DPW/IV/2022 tertanggal 1 April 2022," katanya, didampingi beberapa pengurus harian DPC.

Surat DPW diteken oleh Masruhan Samsurie selaku ketua dan Suyono selaku sekretaris, merupakan respons terhadap surat DPC PPP Kabupaten Magelang tertanggal 25 Maret 2022.

Dengan adanya instruksi DPW itu, lanjut Mahbub, menegaskan atas keabsahan posisi Lilik Tri Handoko sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Magelang periode 2021-2026.

"Artinya, SK DPP tentang pengangkatan Lilik Tri Handoko sebagai Ketua DPC bukan abal-abal. Sah karena diterbitkan secara prosedural, sesuai ketentuan yang diatur dalam AD/ART," tandasnya.

SK DPP ditandatangani oleh Suharso Monoarfa (ketua umum) dan Arwani Thomafi (sekretaris jenderal) serta berstempel, diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi DPW PPP Jawa Tengah, tertanggal 31 Oktober 2021.

Rekomendasi DPW, menurut Mahbub, tentu didasari berbagai pertimbangan yang meliputi aspek politis, kapasitas, dan moral kader partai bersangkutan. Sehingga keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan.

"Bukti legalitas lainnya, 25 April 2022 lalu, Lilik Tri Handoko selaku ketua DPC diundang DPW untuk hadir mengikuti musyawarah kerja wilayah (muskerwil) yang diikuti seluruh DPC di Jawa Tengah," tutur Mahbub.  rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA