Ketua Komisi II DPR RI: Durasi 75 Hari Cara Kami Tata Ulang Berkampanye

Doli menjelaskan bahwa masa kampanye yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 3/2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sudah dibahas matang oleh kementerian/lembaga terkait.

"Itu (masa kampanye 75 hari) waktu yang paling efektif," ujar Doli dalam webinar Teras Politik Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Kampanye 75 Hari, Siapa yang Diuntungkan", Selasa (14/6).

Doli menuturkan, durasi kampanye yang ditetapkan tersebut tidak memberikan kerugian sama sekali. Justru dengan ketetapan ini partai politik dan peserta pemilu dituntun sekaligus dituntut untuk mencari cara yang baru untuk kampanye.

"Karena itu kami punya pandangan yang sama. Kita ingin menata ulang, mengefisienkan cara baru atau metodologi atau cara kampanye yang baru yang lebih singkat," tuturnya.

Di samping itu, Doli juga memaparkan faktor lainnya yang membuat semua pihak bersepakat kampanye Pemilu Serentak 2024 hanya berlangsung selama 75 hari.

"Kenapa 75 hari? Karena masa kampanye itu back to back dengan tahapan lain. Pertama sengketa pencalonan, itu terkait putusan MA (Mahkamah Agung) dan Bawaslu (Bawadan Pengawas Pemilu)," paparnya.

"Kemudian kedua berkaitan dengan logistik. Artinya kita membutuhkan waktu, hingga akhirnya jatuh 75 hari," tandas Doli.