Anggia Erma Rini Desak Pemerintah Segera Berlakukan Status Darurat Nasional Wabah PMK

Anggia menjelaskan, Data Kementan RI yang dilaporkan dalam beberapa kali Raker (Rapat Kerja) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI menunjukkan ternak kita yang terpapar PMK mencapai 14 juta lebih.

Kata Anggia, untuk penyebarannya sudah mencakup 18 provinsi dan 160 kabupaten. Ia menyebutkan angka-angka yang dilaporkan Kementan itu berpotensi bertambah.

"Ini adalah ancaman serius terhadap ternak rakyat. Sepanjang sejarah, baru kali ini dan di tahun ini pula PMK melanda Indonesia. Pemerintah tidak boleh lagi santai-santai dalam penanganannya,” ujar Anggia, Selasa 14/6).

Menurut Politisi PKB ini, peternakan adalah cermin nyata ekonomi rakyat kecil. Dengan kemunculan wabah PMK ini, akan dapat mengguncang kehidupan masyarakat pedesaan.

Anggia berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sekadar vaksinasi. Sebab, vaksinasi bukanlah sekadar vaksin semata, namun butuh vaksinator dan supporting system lainnya. Apalagi, anggarannya darimana juga belum jelas.

"Di sisi lain, sudah tidak ada waktu lagi untuk penanganan secara komprehensif. Aksi nyata mengatasi airborne disease seperti PMK tidak boleh lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Ini kejadian luar biasa yang harus extraordinary pula mengatasinya,” jelas Anggia.
 
Anggia menengarai kemungkinan virus PMK berasal dari kebijakan impor daging. Atas dasar itu ia meminta pemerintah protektif terhadapa produk daging impor.

Anggia menegaskan bahwa political will pemerintah adalah salah satu kunci penting mengatasi wabah.

“Faktanya, hingga saat ini, status darurat nasional wabah PMK juga belum diberlakukan hingga detik ini. Padahal hari raya idul adha sudah di depan mata,” katanya.

Politisi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU ini meminta salah satu langkah konkret pemerintah adalah menutup impor daging dari negara-negara yang tidak bebas PMK.

“Jika tidak, maka virus akan berkeliaran terus,” ujarnya.