Rizal Ramli: Mas Jokowi Sudah Jadi Lame Duck, Harus Menyingkir

Hal itu disampaikan oleh ekonom senior Rizal Ramli dalam video yang diunggah kanal YouTube Pesantren Ojolali berjudul "Part 5 (Tamat) Rizal Ramli Blak-blakan. Pak Jokowi Gak Bisa Mimpin SPT Lame Duck (Bebek Lumpuh). Mundur!" yang diunggah pada Kamis (16/6).

Bebek lumpuh adalah ungkapan yang menggambarkan seorang pemimpin sudah tidak lagi mampu memimpin barisan. Dalam hal ini, berarti Jokowi sebagai presiden sudah tidak lagi diikuti oleh para bawahannya karena ketidakcakapan dalam memimpin.

Dalam video ini, awalnya RR berbicara soal prestasinya saat menjadi menteri di era Pemerintah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Salah satunya adalah, menaikkan gaji pegawai negeri, baik ABRI maupun pegawai negeri sipil sebesar 125 persen.

"Ini maksudnya, supaya pegawai negeri mayoritas kan jujur, ABRI dan pensiunan punya uang, begitu dia punya uang, dia belanjain, akhirnya sektor ekonomi retail hidup, ekonomi kita pulih," ujar RR seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/6).

Saat disinggung cara-cara dan kemampuan RR jika dimanfaatkan di periode kedua Presiden Jokowi, maka diyakini ekonomi akan membaik.

"Ya kalau saya menkonya sih, udah pasti kinerjanya jauh lebih baik dari sekarang," kata RR.

Sehingga, RR menilai, dari banyaknya persoalan di Indonesia, yang seharusnya mengundurkan diri bukanlah menterinya, melainkan Presiden Jokowi sendiri.

"Ya kalau ini Mas Jokowi yang harus menyingkirkan diri, sudah payah soalnya. Mas Jokowi sudah gak bisa mimpin, sudah jadi lame duck (bebek lumpuh). Ya presidennya lah tau diri, wis Mas Jokowi wis," terang RR.

Selain itu, RR juga menyinggung soal proyek pemindahan Ibukota Negara (IKN) Nusantara. Menurutnya, jika Jokowi sudah tidak menjadi presiden, maka proyek tersebut akan dihentikan.

"Kalau itu sih gampang, Mas Jokowi nggak jadi presiden kita stop, proyek ngada-ngada itu, dan nggak benar," kata RR.

Menurutnya, jika tujuan membuat daerah lebih maju dan tidak terfokus di Jakarta, bukan dengan cara memindahkan ibukota. Akan tetapi, harus digunakan cara-cara yang sudah dilakukan era Presiden Gus Dur.

"Yaitu kita bikin UU tentang alokasi umum bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah-daerah provinsi dan kabupaten, ada rumusnya, berdasarkan jumlah penduduk, berdasarkan luas," jelasnya.

Selanjutnya, kata RR, bikin UU tentang alokasi khusus, yaitu provinsi dan kabupaten yang menghasilkan hasil bumi, mendapatkan persentase ekspor.

"Jadi kalau kita betul-betul mau bikin daerah maju sederhana, kita ubah UU Alokasi Khusus. Misalnya, daerah penghasil ikan dapat sebagian dari persentase eksport ikan. Maka daerah NTT bakal maju, Maluku maju, Kepulauan Riau, lautan bakal maju," tutur RR.

Karena menurut RR, dengan cara itu, dampaknya ratusan kali lipat dibandingkan memindahkan ibukota.

"Jadi Mas Jokowi mohon maaf, Mas Jokowi ndak presiden yang kita batalin lah ini, kita pakai uangnya buat bikin rakyat Indonesia lebih makmur," pungkasnya.