Perjuangkan RUU KIA, Puan Maharani: Cuti Melahirkan 6 Bulan Demi Pencegahan Stunting dan Bonding Ibu-Anak

Begitu kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengisi acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Sekolah Partai, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6).

Didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Penanggulangan Bencana, Ribka Tjiptaning, Puan Maharani memberikan penyuluhan kepada ratusan ibu hamil dan calon pengantin. Ia juga memberikan sosialisasi mengenai tumbuh kembang anak kepada orangtua yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun.

“Di DPR RI kami sedang memperjuangkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, yang mana nantinya ibu bekerja yang melahirkan itu cutinya InsyaAllah dari tiga bulan jadi enam bulan,” kata Puan.

RUU KIA dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022 itu, disebut Puan, penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia.

RUU KIA, lanjut Puan, menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak atau golden age yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak. Oleh karena itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam RUU KIA, DPR akan memperjuangkan hak bagi para ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, perlakuan dan fasilitas khusus, serta dan prasarana umum. Salah satunya dengan cuti melahirkan selama 6 bulan agar anak memiliki tumbuh kembang yang lebih baik.

“Ini juga demi mencegah stunting. Ibu-ibu bekerja diberi kesempatan lebih banyak setelah melahirkan. Supaya memberikan ASI-nya lebih penuh daripada hanya cuti tiga bulan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan menambahkan, DPR memperjuangkan penambahan waktu cuti melahirkan bagi ibu bekerja juga agar bonding (ikatan) antara ibu dan anak semakin optimal. Bonding yang baik akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

“Ini kenapa kami perjuangkan? Tentu saja karena kami melihat pentingnya kedekatan ibu dan anak sesudah dilahirkan. Sehingga bisa lebih lama maksimal juga dalam memberikan ASI. Jadi kami mendorong agar ibu dan anak bisa bonding,” sebut Puan.

Mengenai teknis dari rencana beleid cuti melahirkan selama 6 bulan tersebut, DPR akan melakukan pembahasan bersama Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya. Puan juga memperhatikan perkembangan masukan dari masyarakat yang mengharapkan ada waktu cuti juga bagi suami yang istrinya baru melahirkan.

“Bisa saja itu dibahas. Dan tentu saja bapak keluarga ikut berperan, sehingga ibu bekerja bisa dibantu dalam mengurus anaknya setelah melahirkan. Bagaimana nanti teknisnya? tentu saja akan dibahas dulu di DPR dengan Pemerintah,” tuturnya.

Acara Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP diikuti oleh sekitar 700 ibu hamil, 250 calon pasangan pengantin, serta ratusan anak di bawah 2 tahun. Kegiatan ini juga menghadirkan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang menampilkan demo memasak menu sehat mengatasi stunting.

“Ibu dan anak itu harus sehat, harus makan-makanan yang bergizi. Jangan sampai kemudian enggak makan makanan bergizi,” urai Puan.

Mantan Menko PMK itu kerap mendapati permasalahan anak bergizi buruk saat sedang kunjungan kerja ke daerah-daerah. Banyak ibu yang bercerita kepada Puan anaknya mengalami kekurangan gizi sehingga menyebabkan stunting.

“Waktu hamil asupan gizinya kurang. Anak juga enggak mau makan. Makanya ini penting bagaimana kemudian kita bisa menjaga kesehatan diri kita, juga calon bayi kita, sampai kemudian bayinya lahir, untuk makan makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat,” imbaunya.

“Supaya kitanya sehat, bayinya juga sehat. Ini penting juga supaya Indonesia ke depan anak-anaknya itu anak-anak yang sehat dan bergizi dan tentu saja bisa membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” demikian Puan.

Gebyar Inovasi Pelayanan Kesehatan Rakyat PDIP juga menghadirkan sejumlah narasumber. Beberapa tokoh yang memberikan penyuluhan dalam diskusi di antaranya Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dan Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko. []