Begitu dikatakan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan dalam diskusi Pra Rapimnas MN KAHMI Ke-V, bertema "Pelayanan Publik Sektor Jalan Dalam Rencana Implementasi Sistem Pembayaran Tol Non Tunai Nirsentuh MLFF", di Verenda Hotel, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (21/6).
Brigjen Pol Aan Suhanan menyampaikan, sistem MLFF ini bila dijalankan secara baik akan menjadi terobasan yang luar biasa dalam kebiasaan baru ketertiban berlalu lintas.
"Polri memiliki kepentingan masalah hukum dan pelanggaran soal penerapan sanksi yang Insyaallah akan di sosialisasikan di akhir tahun 2022 ini," kata Aan Sunanan yang hadir secara virtual.
Ditambahkan Sekretaris BPJT PUPR Triyono Junasmono, sebagai bentuk dukungan transisi MLFF, saat ini terus diupayakan untuk revitaliasasi jalan tol di berbagai daerah.
"Sebab MLFF ini adalah moderasi baru dunia di bidang tol, dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045, maka sangat diperlukan percepatan dan efesiensi," terangnya.
Dikatakan Triyono, penerapan transaksi MLFF diharapkan efektif seluruhnya di tahun 2023. Hal ini, untuk menghilangkan kemacetan di gerbang tol dengan transaksi non tunai melalui kartu.
"Target kita 2023 bisa menjadi non tunai nirsentuh. Sekarang ini angka kemacetan sudah menimbulkan kerugian. Dan kami sedang merubah kerugian dan kemacetan itu dengan kecanggihan teknologi," jelasnya.
Sementara itu, anggota Ombudsman Hery Susanto pada kesempatan itu mengatakan, penerapan MLFF ini memang menjadi satu keharusan karena arus perkembangan zaman telah berkembang pada era digitalisasi.
Namun, dia mengingatkan, sistem MLFF belum mendapatkan dukungan regulasi yang tertuang dalam PP Jalan Tol dan regulasi teknis lainnya.
"Inovasi ini memang sudah lama, cuma ada beberapa kendala di ranah pemerintah kita yang belum membuat regulasi pendukungnya. Semoga di akhir tahun ini bisa diterapkan dengan regulasi pendukungnya," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: