Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat, calon pemimpin Indonesia ke depan harus punya komitmen untuk mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.
“Calon presiden harus komit merawat pluralisme di Tanah Air. Kriteria ini diperlukan karena bangsa Indonesia sangat heterogen," kata Jamiluddin Ritonga kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/6).
"Kalau kriteria ini dipenuhi, maka calon presiden akan selalu merawat pluralisme sebagai kekuatan untuk menggerakkan semua anak bangsa menuju kemajuan bersama,” imbuhnya.
Selain itu, kata dia, calon pemimpin ke depan harus bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kian akut dan sulit untuk disembuhkan.
"Kriteria ini sangat diperlukan agar bangsa Indonesia lebih cepat mengatasi penyakit yang menggrogoti pembangunan. Kalau calon presiden anti KKN, maka alokasi anggaran dapat digunakan semta untuk pembangunan,” terangnya.
Menurutnya, jika kriteria komitmen menjaga pluralisme dan bebas KKN dimiliki calon pemimpin, maka cita-cita reformasi untuk perbaikan masa depan Indonesia akan terwujud.
"Kalau calon presiden setidaknya memenuhi kriteria itu, maka cita-cita reformasi berpeluang lebih cepat terwujud,” pungkasnya.
Jelang Pemilu Serentak 2024 isu polarisasi acapkali mencuat dan tidak dapat dihindarkan. Berbagai manuver politik dilakukan salah satunya menggaungkan isu intoleran yang berakibat terjadinya polarisasi dan pembelahan di masyarakat. 
BERITA TERKAIT: