Hal itu disampaikan langsung oleh Firli di hadapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto; Bendahara Umum (Bendum) DPP PDIP, Olly Dondo Kambey, dan Ketua DPP, Ketua DPD, hingga DPC PDIP saat menghadiri acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin pagi (27/6).
Dalam sambutannya, Firli menyampaikan tiga strategi pemberantasan korupsi atau dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi kepada pengurus DPP PDIP. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak ikut hadir.
Strategi pemberantasan korupsi yang pertama, kata Firli, adalah pendidikan masyarakat. Melalui pendidikan, KPK menanamkan nilai-nilai antikorupsi agar masyarakat tidak ingin melakukan korupsi.
"Hari ini kami tidak memberikan wejangan ataupun nasihat, hanya ingin mengajak bersama-sama anak bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi," ujar Firli seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Senin pagi (27/6).
Selanjutnya yang kedua, adalah pencegahan korupsi. Pencegahan dilakukan dengan upaya-upaya perbaikan sistem agar tidak adanya sistem yang gagal, buruk, dan lemahnya sistem yang menyebabkan terjadinya korupsi.
"Karena itu, KPK memandang penting untuk mengajak seluruh kader partai politik termasuk partai politik PDIP untuk bersama-sama KPK merumuskan berbagai sistem yang tidak bisa membuka peluang dan celah terjadinya korupsi. Dan tentu, karena itu, parpol harus kita bangun integritasnya, kita harus jaga integritasnya, dan kita cegah supaya tidak terjadi sistem-sistem yang ramah terjadinya korupsi," kata Firli.
Selanjutnya yang ketiga, KPK melakukan upaya penindakan. Karena kata Firli, hingga saat ini, tidak ada mahzab yang diyakini, bahwa pemberantasan korupsi hanya berhasil melalui pendidikan dan pencegahan. Sebaliknya, pemberantasan korupsi tidak akan berhasil hanya dilakukan dengan penindakan saja.
"Kami sungguh merasa prihatin, berdasarkan data yang KPK lakukan penelitian, survei, baik itu Pilkada Gubernur Bupati Walikota, kita dapat kesimpulan, bahwa politik melaksanakan pilkada membutuhkan biaya tinggi," terang Firli.
Oleh karena itu, Firli berharap seluruh kader partai politik (parpol), baik kader PDIP untuk melaksanakan kegiatan politik tanpa biaya tinggi.
"Untuk itu mulai hari ini, kami sungguh berharap seluruh kader partai untuk melaksanakan politiknya tanpa biaya tinggi," pungkas Firli.
Selain Hasto dan Olly, turut hadir tiga Ketua DPP PDIP, yaitu Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar, serta pengurus DPD, DPC yang mengikuti acara ini melalui virtual.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Di hadapan pengurus DPP PDI Perjuangan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyampaikan rasa prihatin karena biaya politik yang mahal saat mengikuti Pilkada, baik gubernur, bupati, dan walikota. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: