Selain Cakada, Hasto Tegaskan Dana Gotong Royong juga Digunakan untuk Usung Capres

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto usai mengikuti langsung acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin siang (27/6).

Hasto mengatakan bahwa kontestasi bukan hanya soal elektoral popularitas orang per orang, tetapi kontestasi juga bersifat sistemik.

Atas dasar hal itu, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu terus membangun sistem rekrutmen struktur partai, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, calon legislatif melalui tahap-tahapan psikotes melalui sekolah partai.

Meski sistem kaderisasi dibangun dengan sangat baik, Hasto menjelaskan masih ada tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. PDIP, tambah Hasto mengambil langkah terobosan untuk mengedepankan strategi gotong royong.

"Ketika partai mengusulkan pasangan calon, maka seluruh elemen partai wajib bergotong royong, sehingga beban biaya yang ditanggung oleh calon itu bisa dikurangi secara drastis dengan kerja gotong royong itu," ujar Hasto kepada wartawan.

Sehingga kata Hasto, keuangan DPP PDIP bisa dilakukan audit untuk dilakukan perbandingan dengan partai politik (Parpol) lainnya.

"Di situlah kami meyakini bahwa dalam konteks mahar politik, tidak pernah ada mahar kepada partai, yang ada adalah dana gotong royong, tetapi jumlah yang diberikan oleh seluruh kader partai jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan oleh calon," kata Hasto.

Saat disinggung apakah dana gotong royong tersebut juga akan digunakan untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres, Hasto membenarkannya.

"Betul, di dalam Rakernas kedua kemarin, ditegaskan tentang iuran anggota. Iuran Goro itu nanti yang akan dipakai untuk Pileg gotong royong Pilpres," pungkas Hasto.