Ketum JMSI Ajak Anggotanya Kawal IKN dan Ikut Serta dalam Orkestrasi Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).

Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.

Salah satu dari Nawacita, kata Teguh, adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan.

"Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh.

“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.

Pada kesempatan itu, Teguh juga menguraikan beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah.

Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana.

Dikatakan Teguh, Firli selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi.

Pasalnya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik.

“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, di mana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen," tuturnya.

"Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.

Adapun Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.  

Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.

Kata Teguh lagi, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020.

“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh.