Hari Ini, OSO dan Pengurus Partai Hanura Penuhi Undangan KPK

Giliran pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang akan mengikuti acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022, hari ini, Kamis (30/6),

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati mengatakan, sesuai jadwal, pengurus Partai Hanura akan mendapatkan pembekalan antikorupsi dari KPK pada hari ini pukul 9.00 WIB di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Konfirmasi yang kami terima hingga Rabu sore (29/6), kegiatan akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang beserta 54 pengurus partai," ujar Ipi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis pagi (30/6).

Selebihnya kata Ipi, para pengurus DPD/DPW dan DPC Partai Hanura akan mengikuti kegiatan pembekalan antikorupsi melalui virtual.

"Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dijadwalkan membuka kegiatan dan dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi," kata Ipi.

Pembekalan sejumlah materi yang dimaksud, yaitu terkait penguatan integritas, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi yang akan disampaikan oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

"Dalam kesempatan tersebut, Ketum Hanura juga akan menandatangani Deklarasi Bersama Integritas Partai Politik," terang Ipi.

Deklarasi tersebut kata Ipi, merupakan bentuk komitmen parpol untuk menginternalisasi dan membangun integritas internal parpol. Antara lain dalam hal menolak money politic; benturan kepentingan; suap; pemerasan; gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya.

Selanjutnya, kesediaan sebagai role model dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; kesediaan untuk meningkatkan pengetahuan antikorupsi, pengembangan politik cerdas berintegritas melalui pembelajaran antikorupsi yang difasilitasi oleh Pusat Edukasi Antikorupsi KPK; dan terlibat secara aktif dalam gerakan antikorupsi di lingkungan partai politik.

"Dalam rangkaian kegiatan PCB 2022 ini, Hanura merupakan parpol ketujuh. Sebelumnya, KPK telah memberikan pembekalan antikorupsi kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari enam parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, dan Golkar," pungkas Ipi.