Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Masih Banyak Korupsi, Membangun Indonesia dari Desa Menjadi Jargon Kosong

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Minggu, 03 Juli 2022, 17:36 WIB
Masih Banyak Korupsi, Membangun Indonesia dari Desa Menjadi Jargon Kosong
Prof. Siti Zuhro dalam acara Sarasehan Kebangsaan berjudul "Demokrasi dan Keadilan Sosial" yang diselenggarakan oleh SI/RMOL
Demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia sulit terwujud karena masih banyaknya penguasa yang melakukan korupsi. Sehingga, pernyataan "membangun dari desa" hanyalah sebuah jargon omong kosong.

Begitu tegas disampaikan oleh peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Siti Zuhro dalam acara Sarasehan Kebangsaan berjudul "Demokrasi dan Keadilan Sosial" yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam di Markas Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah nomor 4, Jakarta Pusat, Minggu sore (3/7).

"Mengapa demokrasi dan keadilan sosial kita kok susah banget diwujudkan di Indonesia ini, apa yang salah? Apa yang salah dengan praktik demokrasi kita?" ujar Siti seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu sore (3/7).

Dalam acara ini, Profesor Siti Zuhro akan melihat dari perspektif otonomi daerah. Di mana kata Siti, demokrasi yang disepakati sejak 1998 hanya digunakan untuk memiliki satu pemerintahan yang bagus, lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel secara teori.

"Lalu dengan begitu kita memiliki kebijakan otonomi daerah, tahun 2001 kita menjalankan otonomi daerah. Negara kita dari Sabang sampai Merauke daerah-daerah mulai melaksanakan otonomi. Apa maksudnya? Supaya daerah-daerah sejahtera, supaya daerah dengan urusan dan kewenangan itu bisa mengelola daerahnya dan tentunya bisa mensejahterakan rakyat," jelas Siti.

Akan tetapi kata Siti, kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan esensial dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 sulit terwujud.

Apalagi, dengan sistem demokrasi Pilkada dan Pilpres langsung semakin banyak penguasa yang melakukan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya kesejahteraan masyarakat.

"Dengan sistem demokrasi pilkada langsung pilpresnya langsung, bukan tambah bagus, ternyata yang meningkat adalah OTT oleh KPK. Untuk daerah itu untuk kepala daerah yang kena OTT sudah 140-an, sangat banyak. Setelah pilkadanya langsung. Semakin tinggi korupsi, akan semakin kecil dana yang terkelola untuk pembangunan atau pelayanan publik. Ini masalahnya," kata Siti.

"Oleh karena itu, kita akhirnya tidak mampu mensejahterakan masyarakat meskipun obsesi kita adalah membangun daerah, membangun Indonesia dari daerah, membangun Indonesia dari desa, menjadi jargon kosong. Karena tidak diseriusi oleh elit-elit yang berkuasa," sambung Siti menutup.

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh empat narasumber lainnya yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Syarikat Islam, Ferry Julianto. Keempat narasumber lainnya, yaitu Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; Ketua Umum (Ketum) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat; pengamat politik, Rocky Gerung; dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA