Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Wacana Ganja Medis Diharapkan Ubah Paradigma Kebijakan Narkotika di Indonesia

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Minggu, 03 Juli 2022, 22:22 WIB
Wacana Ganja Medis Diharapkan Ubah Paradigma Kebijakan Narkotika di Indonesia
Ilustrasi Ganja Medis/Net
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berpendapat bahwa Undang Undang Narkotika seharusnya menjadi ruang diskusi terbuka bagi publik. Tujuannya agar dapat menempatkan persoalan narkotika yang hanya dipandang haram namun tidak bisa melihat manfaat medis.

Menurutnya, saat ini juga tengah dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika. Kata dia, berbagai informasi tentu penting sebagai masukan untuk proses pembahasan UU Narkotika.

Informasi yang dimaksudkan, baik berupa hasil penelitian ahli, keterangan masyarakat yang merasa membutuhkan ganja medis.

Ia berharap, revisi UU Narkotika dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika. Sebab, selama ini masyarakat masih selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata.

"Padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya,”ucap Tobas lewat keterangan tertulisnya, Minggu (3/7).

Legislator dari fraksi Nasdem ini mengatakan, banyak orang yang menggunakan hukum narkotika sebagai jeratan lantaran banyak yang memanfaatkan barang haram tersebut untuk kejahatan terstruktur yang bisa membahayakan masyarakat.

"Sementara pendekatan kesehatan digunkan untuk kemanfaatan dan kemanusiaan serta menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika,” imbuhnya.

Melihat kasus yang dialami dua orang warganegara Indonesia yang menggunakan ganja sebagai obat, seharusnya dapat dijadikan pelajaran bagi penegak hukum dan masyarakat di Indonesia.

Bagi Tobas, penggunaan narkotika khususnya ganja telah ditetapkan oleh PBB sebagai kepentingan medis merupakan hal yang sah.

Atas dasar itulah, Tobas mengatakan semua pihak harus mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kemenkes untuk mengkaji hal ini.

"Penelitian tidak harus dilakukan dari awal karena sebelumnya telah terdapat penelitian dari berbagai negara termasuk dari komite expert di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan,” demikian Tobas.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA