Demokrasi Belum Hasilkan Keadilan Sosial, Jumhur Hidayat Bongkar Cara agar Kualitas Demokrasi yang Ideal

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat dalam acara Sarasehan Kebangsaan bertema "Demokrasi dan Keadilan Sosial" yang diselenggarakan oleh Syarikat Islam di Markas Syarikat Islam, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Minggu sore (3/7).

Jumhur mengatakan, demokrasi di Indonesia saat ini tidak menghasilkan keadilan sosial karena orang yang berkuasa tidak mau secara subjektif memastikan terjadinya keadilan sosial.

"Kalau kita bicara kualitas demokrasi Indonesia hari ini, jauh sekali dari sesuatu yang dianggap ideal," ujar Jumhur.

Jumhur menjelaskan adanya sebuah studi yang menjelaskan bahwa demokrasi bisa jalan agak bagus jika pendapatan perkapita sekitar 6.600 dolar AS atau sekitar Rp 8 juta per orang per bulan.

"Jadi kalau bapak-bapak punya anak empat, istri, suami, berarti enam. Berarti per bulannya Rp 48 juta. Nah, kalau Rp 48 juta, kira-kira rakyat Indonesia mirip-mirip segitu penghasilannya, maka demokrasi akan ideal," kata Jumhur.

Karena kata Jumhur, ketika pendapatan rakyat Indonesia per bulan sebesar itu, maka tidak akan mempan lagi dengan money politic atau politik uang.

"Nah sekarang ini, kita jauh dari itu. Rakyat kita, sekarang kita baru 4 ribu dolar AS itu artinya sekitar Rp 5 juta per orang per bulan, kalau kita berempat penghasilan kita Rp 20 juta," terangnya.

"Buruh saja, buruh di Jakarta Rp 4,7 juta, atau di Jabodetabek sekitar katakanlah hampir Rp 5 juta, punya anak delapan. Harusnya kalau kita baca income kita hari ini, setiap orang tuh dapat Rp 5 juta, jadi betul-betul kita masih jauh dari demokrasi yang ideal," pungasnya.

Dalam acara ini, juga dihadiri oleh empat narasumber lainnya yang dipandu oleh Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Julianto.

Keempat narasumber lainnya, yaitu Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva; pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan; peneliti utama BRIN, Profesor Siti Zuhro; dan pengamat politik, Rocky Gerung.