Pj Gubernur Aceh dari Sosok Militer, DPRA: Tidak Ada Masalah

Menanggapi hal ini, pihak Legislatif Aceh tak mempersoalkan ihwal latar belakang Achmad Marzuki yang merupakan pensiunan militer.

"Tidak ada masalah soal itu, yang penting bagi kita saat ini adalah bagaimana bersama-sama kita bisa membangun Aceh ke arah yang lebih baik lagi," kata Wakil Ketua DPR Aceh (DPRA), Hendra Budian, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (5/7).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dijadwalkan melantik Achmad Marzuki sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Aceh. Pelantikan itu akan digelar di Gedung DPR Aceh, Rabu (5/7).

Hal tersebut tertuang dalam surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121/3808/SJ tertanggal 4 Juli 2022. Surat itu diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro.

Sesuai salinan surat Kemendagri tersebut, pelantikan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh pada pukul 08.30 WIB.

Hendra Budian pun membenarkan adanya jadwal pelantikan tersebut. Dia menjelaskan, pelantikan Pj Gubernur atau kepala daerah tidak ada dalam aturan Pemerintah Aceh.

"Undang-Undang Pemerintah Aceh hanya mengatur pelantikan Kepala Daerah definitif saja," jelas Hendra Budian.

DPR Aceh, lanjutnya, menyambut gembira permintaan dari Mendagri Tito Karnavian.

"Karena beliau menghormati dan menghargai kekhususan yang dimiliki Aceh. Kami bersama pihak sekretariat dewan sedang bekerja untuk mempersiapkan serta memfasilitasi prosesi acara pelantikan ini. InsyaAllah tidak ada hambatan apapun," tutup dia.