Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Aktivis 98 Khawatir Revolusi Rakyat Muncul Jika Harga Sembako Masih Tinggi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Selasa, 05 Juli 2022, 10:51 WIB
Aktivis 98 Khawatir Revolusi Rakyat Muncul Jika Harga Sembako Masih Tinggi
Presiden Joko Widodo saat di pasar/Net
rmol news logo Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menurunkan harga sembako demi menentramkan hati rakyat. Sebab, saat ini banyak rakyat kecil yang mengeluh akibat kenaikan harga sembako.

Aktivis Jaringan Nusantara (JN) Heri Sebayang bahkan khawatir akan muncul revolusi rakyat jika Presiden Joko Widodo tidak segera menurunkan harga-hara kebutuhan pokok.

"Pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang bisa menurunkan harga sembako," tegasnya kepada redaksi, Selasa (5/7).

Menukil hasil survei Litbang Kompas pertengahan Juni lalu, aktivis 98 ini mengurai bahwa 64,5 persen responden mengaku tidak puas kinerja pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi.

Menurutnya, data ini merupakan lampu kuning buat pemerintahan Jokowi dalam menangani masalah ekonomi, terutama kenaikan harga sembako.

Atas dasar itu juga dia menyayangkan pergantian Menteri Perdagangan yang lebih bernuansa politik daripada niatan untuk perbaikan ekonomi.

"Harusnya di akhir kekuasaan Jokowi harus memberikan legasi yang baik dalam bidang ekonomi," jelas Heri.

Sebagai saran, Heri meminta dalam waktu dekat pemerintah bisa rutin melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

Pemerintah harus memastikan pasokan sembako dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20 hingga 30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga harus melunasi berbagai janjinya kampanye 2014 dan 2019 di sisa waktu yang ada.

"Berbagai janji Jokowi 2014 dan 2019 belum teralisir secara baik," pungkas Heri. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA