Firli Bahuri Kenalkan Kearifan Lokal Desa Antikorupsi di Hadapan Negara Anggota G20

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, sebagai tuan rumah dalam perhelatan ACWG ini, KPK memilih Bali untuk mengajak para delegasi negara Anggota G20 untuk mengunjungi Desa Antikorupsi Kutuh Pandawa.

Hal itu kata Firli, bertujuan untuk mengenalkan kearifan lokal Indonesia yang dipastikan menjadi nilai lebih dalam penyelenggaraan event internasional G20 tersebut.

"Kearifan lokal merupakan identitas karakter bangsa," ujar Firli kepada wartawan, Kamis (7/7).

Sehingga kata Firli, diharapkan dapat membuat citra positif Indonesia di mata dunia. Termasuk mengenalkan kearifan lokal dari Desa Kutuh Pandawa.

"KPK menetapkan Desa Kutuh Pandawa sebagai Desa Antikorupsi. Penetapan Desa Antikorupsi ini berguna untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa," kata Firli.

Desa antikorupsi sendiri kata Firli, merupakan salah satu program pelibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Desa menjadi salah satu entitas yang penting untuk disasar program tersebut, mengingat pemerintahan desa mengelola anggaran yang cukup besar melalui dana desa, sekaligus memiliki entitas berbagai lembaga desa dan masyarakatnya.

"Sehingga melalui program Desa Antikorupsi, KPK mendorong tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan melibatkan masyarakatnya. Dengan begitu, akan terbangun masyarakat yang berbudaya antikorupsi dalam lingkungan desa tersebut," pungkas Firli.

Untuk tahun 2022 ini, selain Desa Kutuh Pandawa, KPK juga membentuk sembilan Desa Antikorupsi lainnya, yaitu Desa Cibiru Wetan di Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru di Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati di Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kumbang di Lombok Timur, NTB; Desa Batusoko Barat di Ende, NTT; dan Desa Pakatto di Gowa, Sulawesi Selatan.