Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Harus Belajar dari Sri Lanka, PKS Ingatkan Pemerintah Soal Utang Negara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Senin, 11 Juli 2022, 14:19 WIB
Harus Belajar dari Sri Lanka, PKS Ingatkan Pemerintah Soal Utang Negara
Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid/RMOL
rmol news logo Tragedi pembangkangan sipil yang berujung pengunduran diri Presiden Gotabaya Rajapaksa adalah pelajaran terbuka bagi pemimpin semua negara tidak terkecuali Indonesia.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

"Jadi, jangan sampai kemudian lembaga negara ataupun negara, Presiden, Perdana Menteri, kemudian abai terhadap kemaslahatan terbesar bagi bangsa dan negaranya," kata HNW sapaan Hidayat Nur Wahid.

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu tragedi yang menimpa Sri Lanka sangat penting untuk dijadikan pelajaran yang serius supaya tidak terulang dan tidak melebar ke mana-mana dampaknya.

"Sekalipun, ya kasus Sri Lanka tidak sama persis dengan kasus Indonesia . Dengan segala catatan kritis dan koreksi kita terhadap yang ada Indonesia belum separah seperti yang ada di Sri Lanka," tuturnya.

Namun begitu, HNW menegaskan bahwa para pejabat negara tidak boleh menganggap peristiwa di Sri Lanka adalah hal biasa-biasa saja. Harus lebih jauh dari itu, dan melakukan langkah-langkah antisipatif untuk Indonesia yang semakin baik di masa mendatang.

"Jangan kemudian diartikan sebagai wah enggak akan terjadi di Indonesia, kita tidak boleh menyepelekan sekecil apapun faktor yang bisa merusak bangsa dan negara," tegasnya.

Atas dasar itu, dia berharap pemerintah tidak boleh gegabah dalam urusan utang. Mengingat, salah satu faktor krusial penyebab ambruknya Sri Lanka akibat utang negaranya yang tak bisa dibayarkan.

"Jangan kemudian menjebak negara dangan suatu kebijakan yang membuat negara jadi bangkrut karena utang luar negeri yang tidak bisa dibayar," pungkasnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA