Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, negara telah menggelontorkan anggaran untuk mentransformasi ekonomi, pemerintahan (
government), dan warga negara (
citizen) menjadi digital.
Namun sayang, digitalisasi pemerintahan atau
e-government yang dijalankan selama ini tidak efisien.
"Bayangkan, kita memiliki 400 ribu lebih aplikasi dan 24 ribu (aplikasi K/L). Setiap kementerian lembaga punya 2700
database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Bali yang disiarkan secara daring, Senin (11/7).
Selama ini, setiap kementerian lembaga memiliki aplikasi sendiri. Hal inilah yang dinilai Sri Mulyani tidak efisian karena puuhan ribu aplikasi tersebut ternyata banyak yang tidak dioperasikan.
Oleh karenanya, pemerintah akan membuat
intergovernmental connection atau integrasi satu data untuk menurunkan biaya operasional dari pemerintah.
"Jadi sekarang tidak semua orang membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak
interoperable. Mereka akan lebih
coordinated. Itu yang disebut
government digital, dan supaya seluruhnya lebih efisien," tandas Sri Mulyani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: