Prof Firdaus Syam: Tidak Ada Politik Tanpa Identitas

Oleh karena itu, regulasi yang berkaitan dengan demokrasi sejauh mana bisa memberikan ruang yang konstruktif. Atau justru menjadi ruang destruktif dalam membangun demokrasi yang diinginkan.   

Demikian disampaikan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof Firdaus Syam, dalam sebuah webinar bertajuk “Dinamika Demokrasi di Indonesia” yang diprakarsai Akbar Tandjung Institute, Kamis (21/7).

Firdaus mengurai, sejumlah persoalan yang muncul ke permukaan yang berkaitan dengan demokrasi mulai dari soal-soal korupsi, kebebasan pers, dan politik identitas adalah implikasi-implikasi dari ruang demokrasi yang dikembangkan tersebut.

“Kalau ruang demokrasi dikembangkan dengan sehat maka dengan sendirinya apa yang disebut dengan politik identitas, kebebasan pers, itu bisa berjalan dengan normal,” papar Firdaus.

Di sisi lain, Firdaus menyebut dalam politik memang selalu ada identitas yang tak bisa dinegasikan. Akan tetapi, bagaimana caranya politik identitas itu muncul dengan spirit yang konstruktif untuk memberikan sinergi terhadap perbedaan-perbedaan identitas.

Sebab, ditegaskan Firdaus, tidak mungkin dalam demokrasi tidak ada politik identitas. Menurutnya, itu sebuah keniscayaan. Tapi yang penting adalah bagaimana mengelola identitas itu secara konstruktif sesuai dengan filosofis kehidupan demokrasi dan konstitusi, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

“Saya perlu menekankan soal ini, tidak ada politik yang tidak ada identitas. Ideologi saja bisa menjadi bagian daripada pilihan-pilihan yang berbeda dengan yang lain. Pertanyaan kita, bagaimana mengelola perbedaan itu?" ucapnya.

"Perbedaan bukan hanya di tingkat aksi, program, metode dalam berpolitik menyampaikan aspirasi, tetapi bisa lebih tinggi dari itu, tentang nilai-nilai itu. Identitas kan salah satu nilai yang itu melekat inheren di dalam masyarakat,” demikian Firdaus.