Hingga Juni 2022, BPKP Berkontribusi Optimalkan Keuangan Negara Hingga Rp 66,66 Triliun

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menerangkan, pengoptimalan keuangan negara berdasarkan fungsi pegawasan BPKP dilakukan pada berbagai isu strategis pembangunan.

Ateh menyebutkan, di antaranya isu tata kelola industri batubara dan minyak sawit, penyelesaian proyek infrastruktur strategis, penyaluran bantuan sosial, pengadaan dan percepatan vaksinasi, hingga penyelenggaraan pendidikan.

"Hasil pengawasan BPKP dalam kurun waktu 6 bulan (Januari-Juni) 2022 telah dilaporkan kepada Presiden bahwa BPKP berhasil berkontribusi positif terhadap keuangan negara senilai Rp 66,66 triliun," ujar Ateh dalam keterangan tertulis pada Kamis (21/7).

Dia memastikan, BPKP secara intensif mengawal akuntabilitas dan efektivitas tata kelola program pemerintah guna memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan perekonomian global yang semakin volatile dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"Bahkan saat ini, dunia sudah dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh perang, ancaman krisis komoditas, ancaman krisis energi, serta lonjakan inflasi," sambungnya menerangkan.

Oleh karena itu, dari jumlah total Rp 66,66 triliun pengoptimalan penggunaan uang negara, Ateh membeberkan rinciannya.

"Jumlah tersebut terdiri dari penghematan pengeluaran keuangan negara Rp 49,40 triliun, penyelamatan keuangan negara Rp 14,02 triliun, dan optimalisasi penerimaan negara Rp 3,24 triliun," katanya.

Di semester I tahun 2022 lanjut Ateh, BPKP telah melaksanakan sebanyak 2.203 program kerja pengawasan melalui tiga aspek, yakni penghematan pengeluaran, penyelamatan keuangan negara, serta optimalisasi penerimaan.

Ateh menegaskan, capaian positif BPKP tersebut akan terus dilanjutkan pada Semester II 2022 mendatang. Selain itu, BPKP juga memastikan efisiensi dan efektivitas belanja melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah.

"Fokus pengawasan BPKP di semester II 2022 adalah menuntaskan pengawasan strategis yang diminta oleh Presiden maupun stakeholders utama lainnya, serta menyelesaikan agenda Prioritas Pengawasan 2022 dengan efektif," tandasnya.