Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Sidang Perdana Judicial Review PT 20 Persen PKS akan Digelar Besok

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Senin, 25 Juli 2022, 09:55 WIB
Sidang Perdana Judicial Review PT 20 Persen PKS akan Digelar Besok
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)/Net
Sidang perdana uji materi Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu berkaitan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional sebagaimana diajukan PKS akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa besok (26/7).
    
Alhamdulillah MK sudah merespons ikhtiar kami menghadirkan solusi bagi bangsa untuk menghadirkan banyak calon presiden/wakil presiden dengan menetapkan jadwal sidang perdana. Semoga ini merupakan awal dari hasil yang diharapkan sebagaimana dituangkan dalam permohonan,” ujar ketua tim kuasa hukum PKS, Zainudin Paru di Jakarta, Senin (25/7).

Zainudin mengatakan bahwa berdasarkan surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Panitera MK, sidang perdana mengagendakan pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji materi tersebut akan dilaksanakan pada 26 Juli 2022 secara daring.

PKS pun akan menggelar persidangan dan nonton bareng persidangan tersebut dari Gedung DPP PKS di Jalan Simatupang, Jakarta Selatan.

“Kami mohon doanya karena pabila permohonan ini dikabulkan, diharapkan akan semakin banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat ditawarkan ke masyarakat Indonesia,” katanya.

Dalam persidangan pendahuluan ini, rencananya akan dihadiri langsung oleh Pemohon II, yakni Salim Segaf Al Jufri. Ketua Majelis Syura PKS itu akan menjelaskan pokok-pokok permohonan, terutama tujuan dilayangkannya permohonan uji materi ini, yakni untuk mengakhiri keterbelahan bangsa karena pilihan calon presiden yang terbatas sehingga memunculkan calon yang sama berkali-kali.  

Zainudin yakin MK akan secara seksama memeriksa permohonan ini, karena yang diajukan PKS berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

“Kami tidak membantah pandangan Mahkamah bahwa terkait presidential threshold merupakan open legal policy. Namun sebaiknya diberikan batasan, yakni interval range 7% sampai dengan 9% untuk ditetapkan oleh pembentuk undang-undang,” ujarnya.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA