Ketua MPR Minta Kemlu Sampaikan Protes Terkait Dugaan Spionase Tiga WNA di Nunukan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan negara yang tidak boleh diganggugugat oleh negara lain, dan meminta agar instansi penegak hukum melakukan tindakan tegas terkait adanya dugaan spionase di Indonesia.

"Kan masih dalam penyelidikan, saya kira jelas posisi kita untuk menjalankan kedaulatan negara, pemerintah dan kita semua TNI-Polri harus tegas,”kata Bamsoet di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (25/7).

Bamsoet juga meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menyampaikan nota protes terhadap negara-negara tersebut untuk menjaga kedaulatan NKRI.

"Kemlu juga harus menyampaikan nota protes kepaada para pihak di negara-negara tersebut, urusannya apa? ini adalah kedaulatan Indonesia dan tidak boleh ada yang memata-matai semua kegiatan yang ada di sini,” ujarnya.

Politisi Golkar ini juga meminta agar pemerintah menggunakan hukum internasional dalam menindak Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

"Kita mengacu pada hukum internasional saja. Artinya kebijakan kita harus jelas, punya hikum internasional, Kemlu bisa melakukan nota protes,” tutupnya.