Begitu dikatakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bekasi Khaqim Nurjawahir dalam Dialog Aktivis Bekasi yang dihadiri sejumlah aktivis mahasiswa hingga Kelompok Cipayung, Senin (25/7).
"Mengapa publik perlu kritis? Sebab, ini menyangkut kedaulatan rakyat," kata Khaqim.
Dalam pandangan Khaqim, baik elektabilitas maupun elitabilitas, masing-masing mengandung pengertian yang cukup kontras.
"Elektabilitas dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai derajat keterpilihan seseorang berdasarkan preferensi (dukungan) publik," ujarnya.
Sedangkan elitabilitas, kata dia, bermakna tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang di lingkungan elit atau besarnya dukungan seseorang di kalangan elit.
"Dengan demikian, antara elektabilitas dan elitabilitas tidak hanya berbeda secara pengertian, tapi juga memiliki perbedaan yang kontradiktif," terangnya.
Realitas selama ini, lanjutnya, demokrasi sedang dirampok oleh kekuatan elite oligarkis. Implikasinya, kedaulatan rakyat menjadi
nonsense alias omong kosong.
"Fakta terkait hal ini dapat diamati dari keputusan publik yang justru teramputasi di lingkaran elit tanpa menimbang aspirasi ataupun kehendak rakyat. Inilah bahaya elitabilitas," jelasnya.
Dia pun meminta kepada masyarakat agar kembali merebut hak daulatnya yang terampas pada Pemilu Serentak 2024.
"Untuk itu, bagi saya masyarakat perlu mempertegas pentingnya elektabilitas dari kuasa elitabilitas," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: