Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Soal Pilpres 2024, Kuasa Hukum: HRS Fokus Jalani Masa Pembebasan Bersyarat, Kita Tunggu Komandonya

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Selasa, 26 Juli 2022, 17:45 WIB
Soal Pilpres 2024, Kuasa Hukum: HRS Fokus Jalani Masa Pembebasan Bersyarat, Kita Tunggu Komandonya
Kuasa Hukum Habib Rizieq Shihab, Azis Yanuar/RMOL
Ulama kharismatik Habib Rizieq Shihab (HRS) masih belum memikirkan pilihan politik menjelang Pilpres 2024. Untuk saat ini, HRS masih harus menunaikan syarat administratif setelah dinyatakan bebas bersyarat oleh Ditjen PAS Kemenkumham pada Rabu (20/7).

Demikian disampaikan Kuasa Hukum HRS Azis Yanuar saat menjadi narasumber dalam serial diskusi Kantor Berita Politik RMOL, Teras Politik bertajuk “Dinamika Politik Setelah HRS Bebas” pada Selasa siang (26/7).

"HRS pribadi, serta keluarga itu fokus pada pembebasan bersahabat yang saat ini beliau jalani. Artinya posisinya beliau tidak sama dengan kita masyarakat biasa, beliau terikat ketentuan proses administrasi, aturan hukum yang diatur Permenkumham," ujar Azis Yanuar.

"Kita tidak mau mengganggu proses daripada fokus urusan besar kita, fokus PB (pembebasan bersyarat) HRS," imbuhnya.

Namun begitu, Azis Yanuar menuturkan pihaknya tidak anti terhadap politik praktis. Sebab, politik itu sangat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya.

Selaras dengan itu, dia menegaskan bahwa pihaknya beserta para pecinta HRS dan masyarakat hanya menunggu komando mengenai Pilpres 2024.

"Untuk membahas politik dan semacamnya itu belum ada gambaran. Beliau fokus untuk kemanusiaan, penegakan hukum berkeadilan dakwah pendidikan. Akan tetapi ke masyarakat tetap sebagaimana saya sering ulang-ulang satu komando HRS," tuturnya.

“Komandonya seperti apa itu kita tunggu saja nanti. Bisa menunggu itu (usai Pembebasan Bersyarat HRS). Yang jelas program ini sampai Juni 2024,” demikian Azis Yanuar.

Selain Azis Yanuar, turut hadir menjadi narasumber dalam serial diskusi mingguan ini yakni Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno.
EDITOR:

ARTIKEL LAINNYA