Golkar Jabar Minta OKP Kekaryaan Mundur dari Kepengurusan KNPI Haris Pertama

Ini merupakan buntut dari penyataan Ketua Umum KNPI Haris Pertama, dalam video yang beredar. Haris Pertama dengan lantang akan melakukan serangan balik kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya ingatkan kepada pemecah belah KNPI calon presiden odong-odong untuk siap-siap menerima serangan balik. Serangan balik atau serangan umum Bang? Serangan umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk Menko Perekonomian Indonesia. Salam Pemuda Indonesia bahwa perlawanan terhadap Airlangga Hartarto akan kita lawan mulai hari ini," kata Haris dalam video yang beredar berdurasi 23 detik itu, seperti dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (26/7).

Tak tahu apa yang dimaksud dengan pernyataan serangan balik kepada Airlangga Hartarto itu, Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Jabar MQ Iswara menilai apa yang disampaikan oleh Haris Pertama sudah melampaui batas.

"Saya kira publik bisa menilai apa yang disampaikan oleh Ketum KNPI Haris Pertama sudah melampaui batas oleh karena itu kami Partai Golkar meminta kepada seluruh organisasi kepemudaan yang berafiliasi ke Partai Golkar untuk mundur dari kepengurusan dari KNPI versi Haris Pertama," kata MQ Iswara, saat ditemui di Bandung, Selasa (26/7).

Iswara menyebut, ada beberapa organisasi kekaryaan yang berada di bawah naungan KNPI. Untuk itu dirinya meminta agar seluruh OKP yang berafiliasi ke Partai Golkar untuk keluar dari kepengurusan Haris Pertama.

"Kita ketahui bahwa banya sekali OKP yang berafiliasi ke Partai Golkar yang bernaung di KNPI ada AMPI, Hima Kosgoro, Barisan Muda Kosgoro, Wirakarya, Baladika Karya, Gema MKGR, Fokusmaker dan lainnya, saya minta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan Haris Pertama," jelasnya.

Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga, kata Iswara, akan menempuh jalur hukum. Dirinya juga meminta kepada OKP Kekaryaan yang bernaung di setiap KNPI Haris Pertama di berbagai Provinsi untuk mengundurkan diri dari kepengurusan.

"DPP Partai Golkar telah menugaskan melalui bidang ormas untuk menindaklanjuti kepada pihak yang berwajib, tentang kemungkinan adanya unsur ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan," pungkasnya.