Hal tersebut disampaikan anggota KPU RI Yulianto Sudrajat saat ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (26/7).
Yulianto memaparkan, KPU hingga kini baru menerima pencairan sebesar Rp 2,4 triliun dari total anggaran Rp 8 triliun. Sementara, tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol akan berjalan mulai Agustus hingga Desember 2022.
"Kekurangannya berarti Rp 5,6 triliun," ujar Yulianto.
Untuk tahapan Pemilu yang digelar tahun ini, Yulianto memaparkan bahwa diperlukan kecukupan anggaran dalam memperlancar prosesnya.
"Sementara untuk membiayai tahapan awal (seperti) sosialisasi, kemudian untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk proses penerimaan pendaftaran besok, kan banyak," sambungnya menegaskan.
Selain itu, mantan Ketua KPU Jawa Tengah ini juga menuturkan bahwa untuk tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual diperlukan anggaran, khususnya untuk rekrutmen petugas verifikasi faktual.
"Jadi nanti kita akan rekrut, karena pasti kurang SDM-nya, karena kan KKPU cuma komisioner, struktural dan sekretariatnya. Nanti, kita kaan rekrut sejumlah petugas verifikasi faktual yang hanya untuk bantu. Setiap kecamatan satu petugas," kata Yulianto memaparkan.
Melihat seluruh faktor pendukung pelaksanaan pemilu itu membutuhkan anggaran, KPU mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk bisa segera mencairkan sisa anggaran pemilu untuk kebutuhan tahun 2022 ini.
"Mudah-mudahan, karena Agustus sudah pelaksanaan pendaftaran partai politik disusul dengan verifkasi dan verifikasi faktual, kami meminta kepada pemerintah juga bisa menyikapi terkait pengajuan anggaran tambahan itu," tandas Yulianto berharap.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Anggaran Pemilu Serentak 2024 yang dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan tahapan tahun ini diharapkan bisa segera dicairkan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: