Hal ini disoroti Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, yang menilai pembebanan
cost overrun KCJB sebagai suatu tanda ketidakwajaran pemerintah dalam mengelola proyek yang berjalan.
"Gawat, biaya proyek bengkak 1,9 miliar dolar AS, 30 persen lebih, China tidak mau tanggung jawab? Minta RI tomboki semua?" ujar Anthony melalui akun Twitterny, Kamis (28/7).
Anthony berasumsi, apabila China benar-benar membebankan
cost overrun kepada pemerintah Indonesia, maka bukan tidak mungkin ada dugaan pidana di dalamnya.
"Apakah China mencium ada aroma amis yang membuat nilai proyek membengkak, maka tidak mau tanggung jawab?" tuturnya.
Persoalan ini, menurut Anthony, patut diperiksa oleh DPR RI, sehingga perlu dipanggil pihak pemerintah untuk mengetahui hal tersebut.
"Apakah DPR juga mencium aroma yang sama?" tandasnya bertanya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: