DPRD DKI Minta Satpol PP Jamin Kenyamanan Pejalan Kaki di Dukuh Atas

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengingatkan bahwa kerumunan pengunjung Dukuh Atas berpotensi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

“Satpol PP harus diturunkan setiap hari untuk sementara waktu. Kami minta Satpol PP mengembalikan fungsi terowongan (Terowongan Kendal) dan jalan itu sebagaimana fungsinya,” kata Inggard seperti diberitakan Kantor Berita RMOL Jakarta, Jumat (29/7).

Inggard mengatakan, petugas Satpol PP juga harus memasang papan pemberitahuan bahwa di kawasan Dukuh Atas bukan tempat orang nongkrong.

Kata dia, banyaknya orang yang nongkrong di sana bisa mengganggu aktivitas lainnya, seperti pejalan kaki yang ingin naik angkutan umum.

Apalagi Pemprov DKI telah mendesain kawasan itu sebagai simpul pertemuan berbagai moda angkutan publik. Mulai dari MRT Jakarta, Transjakarta, KRL Commuterline, angkutan online dan sebagainya.

“Ketika itu (CFW) dibuat secara tidak resmi, justru bisa menganggu karena pedestrian dibuat untuk kenyamanan orang berjalan kaki,” kata Inggard yang juga menjadi Wakil Sekretaris I Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta ini.

Inggard turut menyoroti sejumlah remaja yang tertidur di pedestrian karena ketinggalan KRL Commuterline.

“Kemudian orang pagi-pagi mau berjalan kaki jadinya terganggu. Lalu kalau orang itu sedang mabuk dan mengganggu yang lain justru masalah yang timbul lebih berat lagi,” kata Inggard.

Menurut Inggard, Pemprov DKI sepatutnya memfasilitasi kehadiran pameran busana ini di tempat yang lebih baik. Salah satu caranya menggandeng pihak mal yang ada di ibu kota, sehingga bisa mendongkrak perekonomian pelaku usaha.

“Saya pikir lebih bagus bekerja sama dengan mal swasta, terutama yang space-nya masih kosong dan besar, sepanjang mereka tidak bikin huru hara untuk meramaikan malnya,” demikian Inggard.