Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Beda dengan Soekarno, Dukungan Jokowi pada The Next President Nyaris Tidak akan Berarti

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Kamis, 04 Agustus 2022, 08:50 WIB
Beda dengan Soekarno, Dukungan Jokowi pada The Next President Nyaris Tidak akan Berarti
Ekonom senior DR. Rizal Ramli/Net
Dukungan atau endorsement dari seorang mantan presiden kepada presiden selanjutnya memang akan terbilang efektif. Dengan catatan, sang mantan presiden itu memiliki reputasi dan track record yang luar biasa.

Begitu tegas ekonom senior DR. Rizal Ramli saat Diskusi Detik Adu Perspektif yang digelar Rabu (3/9). Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini lantas mencontohkan sejumlah mantan presiden yang efektif dalam memberi dukungan untuk presiden selanjutnya.

Contoh pertama di Amerika Serikat (AS), tepatnya saat Franklin D. Roosevelt memberi dukungan kepada tokoh biasa Harry S. Truman. Juga saat Presiden Reagan yang populer memberi dukungan pada George Bush Sr.

Di Indonesia, sambung pria yang akrab disapa RR itu, dukungan semacam ini juga ada. Bahkan lebih unik lagi, ada dukungan tidak langsung dan anumerta.

“Contohnya, pendiri republik, Presiden Soekarno sangat membantu terpilihnya Megawati,” tegasnya.

Di satu sisi, dia turut mengingatkan bahwa Presiden Soeharto yang kuat dan berkuasa 32 tahun gagal membuat presiden pilihannya, B.J Habibie bertahan lama. Habibi tercatat hanya setahun berkuasa dan harus mengadakan pemilu di tahun 1999.

Dalam analisa Rizal Ramli, dukungan dari Jokowi kepada presiden selanjutnya akan lebih buruk dari Soeharto. Alasannya, karena rakyat tidak sejahtera saat dipimpin Jokowi.

“Dukungan Jokowi kepada capres berikutnya nyaris tidak akan berarti banyak, bahkan bisa-bisa merugikan (backfired) karena kondisi rakyat sedang susah baik karena kesulitan ekonomi maupun pola tindak yang semakin otoriter. Rakyat sudah keburu sebal karena perilaku dinasti Jokowi dan semakin meluasnya prilaku KKN,” tegasnya.

Jokowi, sambung mantan Menko Kemaritiman itu, tidak akan meninggalkan legasi yang berarti. Sebab, ekonomi rakyat kini sedang susah, infrastruktur yang dibangun justru menimbulkan beban utang, kebijakan yang diambil kerap antidemokrasi, dan antara yang diucap dengan yang dilakukan sering kontradiktif.

“Jokowi tidak pernah berjuang untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Tapi Jokowi diuntungkan dan menikmati manfaat dengan adanya demokrasi, sehingga bisa jadi Presiden,” tegasnya.

“Tetapi sejak berkuasa, Jokowi secara bertahap melakukan amputasi terhadap demokrasi dengan berbagai kebijakan dan pola tindak yang semakin otoriter,” demikian Rizal Ramli.

ARTIKEL LAINNYA