Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Pemerintah Harus Bentuk BLU Batubara untuk Cegah Gangguan Pasokan Dalam Negeri

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Jumat, 05 Agustus 2022, 04:18 WIB
Pemerintah Harus Bentuk BLU Batubara untuk Cegah Gangguan Pasokan Dalam Negeri
Diskusi bertema "BLU Batubara, Solusi Terbaik Pasokan Domestik?" di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta/Ist
Pemerintah dipandang perlu untuk segera meresmikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Batubara. Hal ini, untuk menjamin pasokan domestik di tengah situasi harga batubara global yang sedang melambung.

Harga batubara di pasar Ice Newcastle pada Selasa (2/8), bertengger di 388 dolar AS per ton. Sedangkan, harga batubara untuk kelistrikan Indonesia dipatok sebesar 70 dolar AS per ton.

Disparitas harga yang terjadi, menyebabkan pasokan batubara PT PLN (Persero) tersendat. Sebab, sebagian besar penambang batubara lebih memilih ekspor.

Dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study, Marwan Batubara, melalui mekanisme BLU, nantinya PLN akan tetap akan membayar pada dasar indeks harga 70 dolar AS per ton. Sementara selisih dengan harga pasar akan dibayarkan melalui skema gotong royong dalam BLU.

"Pemasok batubara PLN akan menagihkan pembayaran dalam dua invoice, yaitu sebesar perhitungan atas 70 dolar AS per ton ditagihkan ke PLN, selebihnya selisih ditagihkan ke BLU," ujar Marwan Batubara dalam diskusi bertema "BLU Batubara, Solusi Terbaik Pasokan Domestik?" di The Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (4/8).

Dijelaskan Marwan, BLU Batubara tersebut akan menarik iuran dari para penambang berdasarkan setiap transaksi penjualan setelah harga dilepas pada mekanisme pasar.

"Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PLN dari patokan 70 dolar AS per ton," terangnya.

Senada, disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Muhammad Arif. Menurutnya, BLU akan menjadi jembatan dari potensi gangguan pasokan skibat disparitas harga.

"Tingginya harga batubara dunia tentu membuat penambang lebih memilih ekspor. Sehingga dibutuhkan mekanisme yang bisa menjembatani agar tidak terjadi disparitas," pungkasnya.

ARTIKEL LAINNYA