Begitu desak anggota DPR RI Heri Gunawan menanggapi catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang merilis tingkat inflasi pada Juli 2022 mencapai 0,64 persen (mom) dan 4,94 persen (yoy). Tingkat inflasi secara tahunan ini merupakan yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang mencapai 6,25 persen.
Hergun, sapaan akrabnya, mengurai bahwa dalam rangka memitigasi risiko inflasi, prioritas utama tentu menjamin pasokan bahan pangan yang mencukupi, murah, dan mudah diakses. Tidak kalah penting dari itu adalah menopang daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui distribusi Bansos secara tepat dan cepat.
"Pemerintah perlu mempercepat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang hingga 22 Juli 2022 baru mencapai Rp146,7 triliun atau 32,2 persen dari pagu yang dialokasikan, yakni Rp 455,6 triliun," kata Hergun kepada awak media pada Kamis (4/8).
Pada periode Semeter I-2022 idealnya realisasi PC-PEN sudah mencapai 50 persen, sehingga pada Semester II tidak menumpuk. Dengan masih rendahnya realisasi PEN, Hergun khawatir akan mengulang realisasi tahun lalu yang tidak optimal, yakni hanya 88,4 persen.
"Realisasi PC-PEN perlu lebih didorong agar terserap lebih optimal, terutama program perlindungan sosial karena akan dijadikan bantalan untuk menopang daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah," tegasnya.
Ketua Poksi Fraksi Gerindra di Komisi XI DPR RI itu mengingatkan, sejatinya tingkat inflasi yang hampir menyentuh angka 5 persen sudah melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2022, yaitu pada rentang 2 persen hingga 4 persen.
Namun demikian, Bank Indonesia perlu mengkaji lebih mendalam jika ingin menaikkan suku bunga. Sebab, tingkat inflasi Indonesia masih lebih rendah dibanding negara-negara maju yang sudah menaikkan suku bunganya.
Misalnya, Amerika Serikat tingkat inflasinya sudah mencapai 9,1 persen pada Juni 2022. Maka, suku bunga The Fed dinaikkan dari 0,25 persen menjadi 2,25 persen hingga 2,50 persen.
“Lalu, Inggris tingkat inflasinya mencapai 9,4 persen, maka suku bunga Bank of England dinaikkan dari 0,1 persen menjadi 1,2 persen," demikian Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah dan Bank Indonesia wajib memperkuat koordinasi untuk mengatasi merambatnya inflasi. Bauran antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat diyakini mampu mempertahankan tingkat inflasi pada rentang yang moderat dan terukur. 
BERITA TERKAIT: