Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/8).
"Terkait pernyataan Firli tentu akan mendapatkan dukungan dan apresiasi publik," ujarnya.
Saiful mengamini pernyataan Firli bahwa keberadaan surat rekomendasi akan menciderai demokrasi. Sebab ada kecenderungan surat itu akan disalahgunakan.
Salah satunya jadi alat transaksi politik. Di mana calon kepala daerah harus merogoh kocek untuk bisa mendapat rekomendasi tersebut.
Pernyataan Firli itu, kata Saiful Anam selaras dengan gugatan masyarakat atas keberadaan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen.
Sebab, syarat PT 20 persen akan membuat bakal calon yang memiliki kualitas cenderung tersandera. Pada akhirnya tiket 20 persen ditransaksikan atau diperjualbelikan.
“Mestinya kalau MK ingin lebih berkontribusi untuk bangsa, maka dapat mengabulkan PT 0 persen. Namun hal tersebut justru berulangkali digagalkan oleh MK (Mahkamah Konstitusi)" pungkas Saiful.
Saat menyampaikan kinerja Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK semester 1 2022, Firli menjelaskan bahwa KPK melakukan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar perilaku korupsi berubah dengan cara menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
Dengan nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan kata Firli, maka akan terbentuk karakter-karakter individu yang antikorupsi. Karakter-karakter individu yang antikorupsi akan membangun budaya antikorupsi. Budaya antikorupsi akan berkembang menjadi peradaban antikorupsi.
"Itu lah cita-cita KPK, cita-cita segenap anak bangsa saya kira. Mau jadi Bupati, tidak perlu pakai uang. Mau jadi gubernur, tidak perlu bayar, tidak perlu pakai surat rekomendasi karena bayar. Kita ingin begitu," kata Firli kepada wartawan, Senin (8/8).
Jika hal tersebut terjadi, Firli meyakini bahwa Indonesia betul-betul bersih dari korupsi yang akan membuat Indonesia lebih maju.
"Itu cita-cita besar kita. Bukan hanya hari ini nangkap siapa besok nangkap siapa, bukan. Itu penting, tapi pendidikan masyarakat fundamental, pencegahan penting, Penindakan penting. Semuanya kita lakukan," pungkas Firli.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Keinginan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri agar kepala daerah tidak perlu surat rekomendasi dan uang mahar saat akan mencalonkan diri patut diberikan apresiasi dan didukung oleh publik. 
BERITA TERKAIT: