Demo Penolakan Omnibus Law Melebar hingga ke Sumatera Barat

Aksi ini digelar buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Rabu (10/8).

Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh Sumbar, Arsukman Edi mengatakan, muatan UU Ciptaker mengabaikan asas keterbukaan. Buruh merasa diperlakukan tidak adil dan kehilangan perlindungan negara dalam bekerja.

"Karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui, serta aturan yang menurunjan standar kesejahteraan," ujar Arsukman Edi.

Aksi di depan Gedung DPRD Sumbar ini diwarnai dengan yel-yel buruh serta beragam atribut poster penolakan Omnibus Law dan panji-panji masing-masing organisasi buruh. Bagi mereka, Omnibus Law inkonstitusional dan menindas pekerja.

"Ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial," tambah Arsukman yang juga Ketua DPD KSPSI Sumbar.

Aksi Sejuta Buruh dimulai di kantor DPD KSPSI Jalan Rasuna Said dan dilanjutkan dengan berjalan kaki atau longmarch ke Kantor DPRD Sumbar.