Anggota Komisi IX DPR RI Kamrussamad pun mengingaatkan, agar pemerintah memberikan perhatian khusus supaya beban uang negara untuk pembangunan kereta cepat tidak terus bertambah.
"Kita harus waspada agar proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tidak membebani APBN lagi. Proyek yang di awal menelan biaya Rp 84 triliun rupiah, kini membengkak menjadi 114 triliun rupiah," ujar Kamrussamad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/8).
Legislator Partai Gerindra ini pun menyarankan, Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk ikut membantu menyelamatkan APBN dari pembangunan proyek kereta cepat tersebut.
"Agar tidak bebani APBN, Presiden Jokowi bisa menunjuk Menteri Investasi dan Kepala BKPM, untuk mengatasi bengkaknya proyek ini. Kalau mekanismenya B to B dan
profitable, investor semestinya banyak yang tertarik (berinvestasi),†tutupnya.
Dia mengatakan skema proyek kereta cepat ini bersifat
business to business atau B to B. Sehingga, jika saat ini biaya kereta api cepat Jakarta Bandung bengkak, selesaikan secara B to B juga.
"Ini prinsip formalnya," ucapnya.
Selain itu, lanjutnya, prioritas APBN tahun ini harus konsisten menjaga ekonomi kita dari guncangan inflasi akibat kenaikan suku bunga the Fed, dan ancaman krisis pangan serta energi sebagai dampak dari konflik geopolitik Ukraina-Rusia.
"Sehingga, APBN 2022 didesain sebagai penyangga dari guncangan-guncangan tersebut berupa alokasi subsidi kepada masyarakat,†pungkasnya.
.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KJCB) berpotensi menjadi beban negara karena menelan uang negara cukup besar. Pasalnya, megaproyek tersebut telah ditinggalkan investornya dari China. 
BERITA TERKAIT: