Liga RMOL
Liga RMOL Mobile
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Profesor Didik Minta Pemerintah Bijaksana Hadapi Dilema Kenaikan Pertalite

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Minggu, 14 Agustus 2022, 13:52 WIB
Profesor Didik Minta Pemerintah Bijaksana Hadapi Dilema Kenaikan Pertalite
Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini/Net
Inflasi yang terjadi dihampir 60 negara di dunia usai pandemi Covid-19 tidak boleh dianggap sepele. Ini merupakan ancaman serius bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia yang belum mencapai pemerataan kesejahteraan.

Pakar ekonomi senior, Profesor Didik J. Rachbini menilai bahwa inflasi global yang mendera dunia akan masuk ke Indonesia dan menjadi ancaman besar bagi pemerintah.

"Harga-harga naik dan golongan bawah tidak bisa mencapai kesejahteraan seperti yang dilakukan sebelumnya. Mereka akan bertambah miskin secara relatif dibandingkan waktu sebelumnya dari kenaikan harga pangan, BBM, dan lain-lain,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/8).

Indonesia, sambung Didik, terdapat kondisi yang bisa menambah laju ekonomi nasional, sekaligus dilema bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Pertama, Indonesia akan menerima rezeki dari kenaikan harga sawit, karet, dan batubara dunia yang meningkat, sehingga Kemenkeu/APBN berlimpah dana.

Tetapi pada saat yang sama, harga Pertalite telah mencapai Rp17 ribu hingga 20 ribu per liter. Harga Pertalite domestik dijual separuhnya, yang berarti anggaran APBN, pajak, dan PNBP diambil oleh mereka yang punya mobil.

“Sementara jika harga Pertalite dinaikkan, maka harga-harga akan beranjak naik. Ada dilema yang dihadapi Pemerintah sekarang,” terangnya.

Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, jika subsidi pemerintah yang Rp 500 triliun digunakan untuk membangun rumah rakyat, sekolah, dan lain-lain akan bermanfaat banyak.

"Ironisnya yang menikmati subsidi itu juga para orang kaya. Penghematan harus dilakukan rakyat. Meski kondisinya tidak seperti Pakistan atau Sri Lanka yang rusuh,” ucapnya.

Dia mengatakan kondisi Indonesia saat ini relatif lebih baik, namun tidak dapat dikatakan baik-baik saja jika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang bijaksana untuk rakyat.

"Jika kebijakan masa sulit ini bisa dilakukan dengan baik maka masa sulit terlewati. Sebaliknya, jika kebijakan yang dilakukan sembrono, APBN dibiarkan jebol maka ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah,” tutupnya.

ARTIKEL LAINNYA