Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, garis Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang masih disatukan sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dipisahkan.
Di masa Gus Dur pula, TNI dan Polri diharuskan tidak terlibat dalam politik.
"Saat Gus Dur melakukan reformasi ABRI, termasuk memisahkan polisi dari TNI: polisi diharapkan netral, tidak main politik, jadi pengayom masyarakat," kata Menteri Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Gus Dur, Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya, Senin (15/8).
Semangat reformasi tersebut sempat dipertahankan bertahun-tahun. Namun kini, kedua lembaga hukum itu justru berada di posisi abu-abu dan bahkan disebut ikut tercebur ke dalam politik.
"Makin ke sini, polisi semakin jadi alat politik yang berkuasa, semakin
brangasan, menonjol sebagai kekuatan pemukul, bukan pengayom!" tandas Rizal Ramli.
Berangkat dari semangat reformasi, RR, sapaan Rizal Ramli ini pun menyebut perlu ada pembenahan di internal Polri, mulai dari ranah seleksi maupun dalam proses promosi jabatan.
"Salah satu kunci penting pembenahan Polri adalah sistem seleksi dan promosi! Bukan rahasia lagi, sistem seleksi dan promosi Polri tidak kompetitif, tergantung setoran dan koneksi. Sistem itu dibenahi, kita akan punya polisi yang berkarakter dan lebih profesional," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kondisi lembaga penegak hukum saat ini dinilai telah jauh berbeda dengan era reformasi. 
(1).jpg)
BERITA TERKAIT: