On The Road of Devoted Service for the People
On The Road of Devoted Service for the People
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

KPK Hemat Rp 7,5 Triliun dari Kajian Program Penggantian BBM ke LNG untuk Pembangkit PLN

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Senin, 15 Agustus 2022, 20:57 WIB
KPK Hemat Rp 7,5 Triliun dari Kajian Program Penggantian BBM ke LNG untuk Pembangkit PLN
Komisi Pemberantasan Korupsi/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 7,5 triliun per tahun dari program penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Liquefied Natural Gas (LNG) untuk pembangkit Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Hal itu merupakan capaian kinerja KPK pada Kedeputian Bidang Pencegahan semester pertama tahun 2022 yang dibeberkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/8).

Ghufron mengatakan, KPK telah melakukan kajian dan rekomendasi tindak lanjut bagi instansi terkait. Salah satunya adalah, kajian atas program penggantian BBM menjadi LNG untuk pembangkit PLN.

"Dalam rekomendasi KPK, biaya pelaksanaan program ini dapat menghemat sekitar Rp 7,5 triliun per tahun. Dan implementasinya program berupa gasifikasi di 48 lokasi pembangkit listrik dapat mencapai target pada tahun 2024," ujar Ghufron kepada wartawan.

Sementara itu, Pahala Nainggolan membeberkan secara rinci terkait kajian dan rekomendasi program penggantian BBM ke LNG selama enam bulan terakhir.

"Jadi program pemerintah 2024 itu semua pembangkit di 3E ini diganti dari BBM karena diesel jadi mahal, diganti jadi gas," kata Pahala.

Awalnya pemerintah melalui Kementerian ESDM kata Pahala, menunjuk PT Pertamina, lalu PT Pertamina menunjuk PT Gas, dan PT Gas menunjuk swasta untuk menjalankan program tersebut. KPK menilai, hal tersebut terlalu panjang birokrasinya.

Untuk itu, KPK meminjam kajian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan memintanya untuk memperbaiki kajiannya, yakni menghitung ulang biaya dan dibenarkan parameternya.

"Kita buat saran dan rekomendasi. Begini nih yang terbaru parameternya lebih detail," terang Pahala.

Yang lebih penting, kata dia, KPK meminta agar tidak terlalu panjang birokrasi yang membuat proyek tersebut berbiaya mahal.

"Jadi kita ingin, efektif biar 2024 bisa diganti jadi gas, dan lebih murah, ini yang potensi disebut Rp 7,5 triliun," pungkas Pahala.

ARTIKEL LAINNYA