Kritik Puan di Depan Jokowi: Pembangunan Nasional hanya dari Proyek ke Proyek

Kritikan tajam tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sidang tahunan MPR RI yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).

Puan mengatakan, politik pembangunan membutuhkan tahapan pelaksanaan, prioritas, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan pembangunan nasional. Sasaran pembangunan tidak hanya fisik, akan tetapi juga menjangkau pembangunan karakter bangsa.

"Politik pembangunan merupakan upaya melalui cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar dapat mencapai kemajuan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagaimana kita dapat mewujudkan pembangunan nasional yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan?” tegas Puan.

Pasca Amandemen UUD 1945, perencanaan pembangunan jangka panjang, sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan bertahap dirumuskan dalam undang-undang, yaitu UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Namun demikian, keberadaan UU tersebut dalam memberikan arah dan prioritas pembangunan nasional secara menyeluruh belum optimal. Bahkan menurut Puan, setiap Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota memiliki visi misi pembangunannya masing-masing.

"Visi dan misi berbangsa dan bernegara digantikan dengan visi dan misi perseorangan setiap presiden dan kepala daerah. Realitas tersebut yang mengakibatkan pembangunan nasional sulit berkesinambungan, berorientasi pada jangka pendek, kadar kepentingan nasional yang berbeda-beda, sehingga terkesan pembangunan nasional hanya dari proyek ke proyek,” kritiknya.

Puan berharap, politik pembangunan ke depan dapat mengintegrasikan seluruh wilayah, pemerintahan pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, kemajuan bangsa, dan kebudayaan nasional.

Selain pemulihan sosial dan ekonomi nasional, agenda strategis ke depan perlu memperkuat dan mempertajam upaya-upaya yang diarahkan pada pembangunan kualitas dan karakter nasional manusia Indonesia.

"Kemudian pembangunan kedaulatan pangan nasional, penguatan industri nasional, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi yang nyata,” tutupnya.