Pengamat: Pidato Jokowi Normatif, Hanya Mengulang yang Sudah Diatur dalam UU

"Pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR terkesan normatif. Jokowi misalnya, hanya menyampaikan pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin,” ucap pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga,
lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/8).

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, pernyataan Jokowi tersebut hanya sebatas pengulangan atas apa yang telah termaktub dalam UU.

"Pernyataan seperti itu sudah diatur mulai dari UUD hingga UU. Jokowi hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam perundang-undangan,” jelasnya.

Jamiluddin justru berharap agar Jokowi menyampaikan sejumlah kinerja pemerintah dalam kurun waktu tiga tahun ini. Hal ini diperlukan agar masyarakat paham apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini.

"Padahal, dalam Sidang Tahunan MPR idealnya presiden menyampaikan capaian yang detail terkait pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi di Indonesia satu tahun terakhir. Begitu juga capaian terkait hak perempusn dan kelompok marjinal,” katanya.

Selain capaian, kata Jamiluddin, idealnya presiden juga menyampaikan apa saja yang akan dilakukan pada satu tahun ke depan. Dengan begitu masyarakat akan mengetahui apa saja yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi serta hak perempuan dan kelompok marjinal.

"Dengan pidato seperti itu, masyarakat tentunya tidak tahu arah prioritas pembangunan yang ingin dicapai pada satu tahun ke depan. Hal itu dapat membuat masyarakat apatis terhadap rencana pembangunan pemerintah," ujar Jamiluddin.

"Karena itu, jangan salahkan kalau masyarakat tidak responsif terhadap pembangunan yang akan dilakukan pemerintah satu tahun ke depan,” tutupnya.