Datang dengan membawa kertas poster bertulis tangan, Juni bermaksud menagih upah yang pernah dijanjikan Mak Rini, sapaan Bupati Blitar saat membantu menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) jelang Pilkada 2020 silam.
Pada perjanjian itu, diceritakan Juni, Mak Rini akan membayar melalui tim sukses (Timses) pemenangan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
"Aksi itu pada Jumat (12/8) spontanitas, karena dulu ada perintah kerja untuk mengerjakan KHPN sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai bupati pada tanggal 5 September 2020 lalu," ujar Juni memaparkan latar aksi yang dia lakukan melalui sambungan telepon kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (16/8).
"Saya mengerjakan itu profesional, kesepakatan kerja memang tidak tertulis, tetapi perintah kerja dan hasil kerja saya dinikmati kan itu terjadi," katanya lagi.
Dia mengaku harus turun jalan, karena kondisi ekonomi yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19. Termasuk juga, kondisi kesehatan dia yang tidak begitu baik.
"Saya sakit-sakitan, jadi tidak bisa bekerja, apalagi anak saya perlu biaya perkuliahan, karena dari kebutuhan Rp 6,5 juta baru saya bayar Rp 500 ribu," tuturnya terisak menahan tangis di balik telepon.
Pada aksi itu, kata dia lagi, hanya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Blitar Budi Hartawan yang menemuinya.
Kepada Juni, Budi Hartawan mengaku akan menyampaikan kepada Mak Rini. Hasilnya, pada Selasa hari ini, dia mendapat jawaban bahwa masalah itu silahkan ditagih kepada JTM, seorang tim sukses Mak Rini pada Pilkada 2020.
Diakui dia, JTM adalah orang yang menghubungi dan meminta mengerjakan LHKPN Mak Rini. Tanpa ada perjanjian nominal upah, JTM menjanjikan apapun yang dibutuhkan Juni akan dipenuhi.
"JTM adalah orang pertama menghubungi saya, posisinya sebagai timses dan ini terdaftar di KPU. JTM menyampaikan bahwa sebagai pembayaran upah kerja pihak Mak Rini akan memberikan apa yang saya butuhkan, tetapi sampai sekarang tidak dipenuhi," terangnya.
Pun juga keterangan dari Bakesbangpol Blitar, lanjutnya, dia diminta menagih upah itu kepada JTM dengan alasan sudah dilakukan pelimpahan.
"Perihal pembayaran ibu, sudah dilimpahkan kepada JTM," katanya sambil menambahkan dia tidak diterima di dalam, melainkan di luar pendopo.
Jika memang tidak ada kepastian dari Mak Rini, dia mengaku akan melanjutkan laporan kepada Komnas Perempuan dan Komnas HAM serta Komnas Anak karena berkaitan kondisi ekonomi yang berdampak pada kehidupan anak-anak dia.
"Karena sudah dua tahun dan dengan aksi kemarin belum juga ada titik terang kapan upah saya akan dibayar, maka langkah selanjutnya akan kami adukan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan serta Komnas Anak karena ada hak anak saya yang diabaikan," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Aktivis antikorupsi Juni Rachmawati bersama anaknya, kembali harus mendatangi Pendopo Ronggo Hadinegoro, yang menjadi rumah dinas Bupati Blitar Rini Syarifah. 
.:RMOL..jpg)
