On The Road of Devoted Service for the People
On The Road of Devoted Service for the People
Dimensy Mobile
Farah.ID
Dimensy
Farah.ID

Antisipasi Dampak Rencana Kenaikan BBM, Pemerintah Harus Segera Buat Skema Perlindungan Sosial

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Rabu, 17 Agustus 2022, 16:38 WIB
Antisipasi Dampak Rencana Kenaikan BBM, Pemerintah Harus Segera Buat Skema Perlindungan Sosial
Ilustrasi/Net
Tren positif pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tengah dihadapkan kepada persoalan subsidi energi sebagai dampak dari gejolak ekonomi global. Oleh karena itu, evaluasi subsidi BBM layak dilakukan oleh pemerintah.

Di sisi lain, kabar akan naiknya harga BBM subsidi sudah mulai menyebar ke telinga publik. Dikhawatirkan kabar ini sudah langsung memicu kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat.

"Tren pemulihan ekonomi akan mengalami gangguan karena gejolak ekonomi global yang menuju resesi. Evaluasi subsidi BBM menurut saya layak dilakukan karena bisa mengurangi beban fiskal,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto, kepada wartawan, Rabu (17/8).

Selain itu, dampak inflasi sudah cukup memberatkan masyarakat meski BBM belum naik. Hal itu bisa dilihat dari kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran.

"Artinya, dari sisi perlindungan sosial atau bantalan sosial, walaupun belum ada evaluasi harga BBM, harga kebutuhan pokok sudah naik,” ucapnya.

Teguh menjelaskan, akan ada dampak negatif ketika subsidi dikurangi dan harga BBM semakin mahal. Karena itulah Pemerintah diminta untuk menyiapkan skema perlindungan sosial.

Hal itu patut dilakukan untuk menjaga daya beli, karena sebagian besar ekonomi Indonesia bergantung kepada konsumsi masyarakat. Sekaligus untuk menjaga momentum positif pemulihan ekonomi Indonesia.

"Untuk menanggulangi dampak negatif maka pemerintah harus menyiapkan skema perlindungan sosial atau kompensasi kepada kelompok miskin dan rentan untuk pangan dan energi," papranya.

Meski demikian, skema perlindungan sosial dinilai belum cukup mumpuni saat ini. Pemerintah diminta untuk meningkatkan besaran dana dan cakupan skema perlindungan sosial.

Pemerintah juga diminta untuk melakukan pemutakhiran data terkait kelompok masyarakat terimbas. Karena dampak ekonomi kali ini bisa meluas.

"Bagaimana ini mempercepat pemutakhiran data, siapa yang berhak atau tidak. Artinya dampak ini tidak hanya di kelompok bawah," tambahnya.

Selain pemutakhiran data, Teguh juga menyarankan pemerintah menyediakan mekanisme khusus untuk warga masyarakat mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial. Hal itu akan membantu penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan jangkauan.

"Saya dari dulu mendorong ada mekanisme, misalnya on demand application untuk bantuan sosial. Artinya, orang yang benar-benar menderita belum terdaftar, diperkenankan mendaftar. Dari situ ada verifikasi,” demikian Teguh.
EDITOR: AGUS DWI

ARTIKEL LAINNYA