Pasalnya, Partai Berkarya merupakan salah satu Parpol dari total 16 Parpol yang dinyatakan tidak lengkap dokumen persyaratan pendaftarannya oleh KPU RI, sehingga tidak bisa mengikuti tahap verifikasi administrasi.
"Iya. Ada tim hukum kita yang mewakili. Dan memang jadwalnya hari ini ke sana (Bawaslu RI)," ujar Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang saat dikonfirmasi wartawan pada Kamis (18/8).
Andi menjelaskan, alasan Partai Berkarya melayangkan gugatan ke Bawaslu RI lantaran menilai proses pendaftaran yang dilakukan KPU RI tidak sesuai ketentuan di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.
"Alasannya, sistem Sipol yang masih lemah sehingga data-data kita tidak sempat terupload semua sampai batas akhir pendafaraan," tutur Andi.
"Kedua, Sipol itu kan hanya alat kelengkapan untuk mempermudah, tidak ada di dalam UU Pemilu," sambungnya.
Maka dari itu, dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu, Partai Berkarya berharap ada kesempatan untuk bisa menjadi peserta Pemilu Serentak 2024.
Sebab, Andi mengklaim data persyaratan sebagai calon peserta Pemilu sudah dilengkapi oleh Partai Berkarya, hanya saja terkendala dalam proses menginput ke dalam sistem informasi partai politik atua Sipol.
"Maka diharapkan ada kelonggaran seidikit utk memberi peluang kepada kita, Berkarya, dan 16 Parpol lainnya untuk bisa diterima pendaftarannya dalam proses administrasi ini, karena kita lengkap," demikian Andi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: