Ma’mun Murod: Yang Terjadi Bukan Politik Identitas, Tapi Politisasi Identitas

Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod Al Barbasy, politik identitas memang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan Indonesia.

Peristiwa bersejarah Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia (sekarang Jakarta), memotret identitas dari berbagai suku di tanah air berkumpul dan bersatu untuk kemerdekaan Indonesia raya.

Namun, kata Ma’mun Murod, istilah politik identitas muncul ada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu hingga kini dan semakin kencang gaungnya. Padahal,

“Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dll itu identitas. Sejarah politik Indonesia merupakan politik identitas. Politik identitas sudah ada sejak dulu,” kata Ma’mun Murod dalam acara diskusi publik perayaan 2 Tahun KAMI, bertajuk “Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini?” pada Kamis (18/8).

Ma’mun Murod bercerita, dirinya pernah diminta untuk mewakili Ketum PP Muhammadiyah dan menjadi pembicara dalam acara Rakernas salah satu partai politik. Karena yang memerintahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dirinya mencoba memenuhi undangan tersebut.

“Ketika saya membaca TOR (Term Of Reference) terlebih dahulu, satu baris saja saya sudah mules perut saya itu. Karena di situ ada kata-kata bahwa “politik identitas jauh lebih jahat dari politik uang”. Akhirnya saya pamit ke Sekum, saya tidak bisa hadir di acara itu. Karena pasti akan jengkel kalau disuruh hadir,” tuturnya.

Sebab, masih kata Ma’mun Murod, problem terkait politik identitas itu bukan pada politik identitas itu sendiri. Menurutnya, sistem yang berlaku dalam ranah politik hari ini di Indonesia, termasuk adanya Threshold 20 persen yang tidak berubah, justru melanggengkan politik identitas itu sendiri.

“Yang terjadi bukan lagi politik identitas tapi politisasi identitas,” tegasnya.

Selain menyinggung masalah politik identitas, Mamun Murod juga menyinggung masalah sistem yang berlaku saat ini. Menurutnya, sistem yang ada saat ini dipastikan tidak akan mampu mempertahankan Indonesia. Sebab pada implementasinya praktik-praktik culas para oknum penyelenggara negara justru berbanding terbalik dengan cita-cita luhur negara.

“Negara sudah dibajak dengan harga yang sangat murah,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi KAMI tersebut, pengamat ekonomi Anthony Budiawan, pakar hukum tata negara Refly Harun, praktisi dan pengamat BUMN, M. Said Didu, Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, dosen pascasarjana FISIP UNAS, Dr. TB Massa Djafar, dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi.